Jakarta, 7–9 Juli 2026 Lokakarya Diplomasi Tuna Indonesia — Indonesia merupakan salah satu negara penting dalam perikanan tuna global. Dengan wilayah laut yang luas dan posisi strategis dalam perikanan tuna, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam memastikan sumber daya tuna dapat dikelola secara berkelanjutan, baik untuk kepentingan ekologi maupun ekonomi masyarakat yang bergantung pada perikanan.
Namun, pengelolaan tuna tidak hanya ditentukan oleh data ilmiah dan kebijakan di tingkat nasional. Karena tuna merupakan sumber daya ikan yang bermigrasi lintas batas negara, pengelolaannya juga sangat dipengaruhi oleh proses diplomasi dan negosiasi di tingkat internasional.
Di sinilah Diplomasi Tuna Indonesia menjadi semakin penting.
Berbagai keputusan mengenai pengelolaan tuna dibahas melalui Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs), atau Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional. Forum seperti Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) dan Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) mempertemukan negara-negara anggota untuk membahas berbagai aspek pengelolaan tuna, mulai dari status stok dan langkah konservasi hingga kepatuhan dan pengaturan penangkapan ikan.
Kemampuan Indonesia untuk berkontribusi secara efektif dalam forum tersebut tidak hanya membutuhkan data dan kapasitas teknis, tetapi juga kemampuan diplomasi, negosiasi, membangun koalisi, dan memahami kepentingan berbagai negara.
Berangkat dari kebutuhan tersebut, Lokakarya Diplomasi Tuna 2026 dengan tema “Memperkuat Kapasitas Diplomasi dan Negosiasi Tuna Indonesia” diselenggarakan pada 7–9 Juli 2026 di Georgetown University SFS Asia Pacific, Jakarta.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Tuna Consortium, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan KOLEKTIF. Lokakarya mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, akademisi, peneliti, dan praktisi perikanan untuk memperdalam pemahaman mengenai tata kelola tuna internasional, hukum laut, diplomasi, kepatuhan, serta strategi negosiasi berbasis sains.
Mengapa Diplomasi Tuna Indonesia Penting?
Perikanan tuna memiliki karakteristik yang berbeda dengan banyak perikanan lainnya. Tuna dapat bergerak melintasi wilayah yurisdiksi berbagai negara, sehingga keberlanjutan stok tidak dapat dijamin oleh satu negara saja.
Keputusan yang diambil di tingkat internasional pada akhirnya dapat memengaruhi bagaimana Indonesia mengelola perikanannya di tingkat nasional. Karena itu, Diplomasi Tuna Indonesia perlu menjembatani antara kepentingan nasional, bukti ilmiah, komitmen konservasi, dan dinamika politik internasional.
Diplomasi yang efektif juga membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan menyampaikan posisi Indonesia. Delegasi perlu memahami bagaimana negara lain melihat suatu isu, kepentingan apa yang mereka bawa ke meja perundingan, dan bagaimana membangun titik temu yang dapat diterima bersama.
Dengan demikian, diplomasi perikanan berada pada persimpangan antara sains, kebijakan, hukum, ekonomi, dan hubungan internasional.
Belajar dari Para Praktisi
Selama tiga hari, peserta memperoleh wawasan langsung dari para pakar dan praktisi yang telah lama terlibat dalam perundingan dan tata kelola perikanan internasional.
Berbagai sesi membahas hubungan antara ilmu pengetahuan, kebijakan, kepatuhan, dan diplomasi dalam pengelolaan tuna. Peserta juga diajak memahami bagaimana Indonesia dapat memperkuat posisi tawarnya melalui data ilmiah yang kredibel, kepatuhan terhadap regulasi internasional, serta kemampuan membangun komunikasi dan koalisi dengan negara lain.
Pembahasan tidak berhenti pada aspek teknis perikanan. Peserta juga mengeksplorasi dinamika geopolitik, sejarah pembentukan aturan internasional, serta tantangan yang dihadapi negara berkembang dalam memperjuangkan kepentingannya di forum global.
Pembelajaran tersebut menunjukkan bahwa Diplomasi Tuna Indonesia membutuhkan kapasitas lintas disiplin. Seorang negosiator perlu memahami substansi perikanan, tetapi juga harus mampu membaca dinamika politik, membangun hubungan, berkomunikasi secara strategis, dan mencari peluang untuk membangun kesepakatan.
Dari Ruang Kelas ke Meja Negosiasi
Salah satu sesi yang paling dinantikan adalah simulasi negosiasi RFMO, yang dirancang menyerupai proses pengambilan keputusan di Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC).
Peserta dibagi menjadi delegasi dari berbagai negara dan diminta menjalankan peran masing-masing. Mereka perlu menyusun strategi nasional, memahami kepentingan negara yang mereka wakili, membangun koalisi, menyampaikan posisi resmi, hingga merundingkan teks kebijakan terkait pengelolaan tuna tropis.
Simulasi berlangsung dengan mengikuti berbagai tahapan yang umum ditemukan dalam proses negosiasi internasional, mulai dari konsultasi informal hingga sidang pleno dan pengambilan keputusan berbasis konsensus.
Melalui pendekatan ini, peserta tidak hanya mempelajari teori negosiasi, tetapi juga merasakan secara langsung bagaimana kompleksnya proses mencari titik temu ketika setiap negara membawa kepentingan dan prioritas yang berbeda.
Pengalaman tersebut memberikan satu pembelajaran penting: negosiasi internasional bukan hanya tentang mempertahankan posisi nasional, tetapi juga tentang memahami posisi pihak lain dan menemukan ruang untuk membangun kesepakatan bersama.
Di Balik Layar: Merancang Pengalaman Belajar
Bagi KOLEKTIF, lokakarya ini juga menjadi proses pembelajaran tersendiri.
Persiapan kegiatan melibatkan berbagai diskusi, perencanaan, dan penyempurnaan materi bersama para pakar dan praktisi tuna Indonesia. Salah satu tantangan terbesar adalah merancang simulasi negosiasi RFMO yang cukup realistis untuk menggambarkan kompleksitas proses internasional, tetapi tetap dapat diikuti dan dipahami oleh peserta.
Negosiasi internasional pada kenyataannya melibatkan banyak lapisan: data ilmiah, kepentingan nasional, dinamika politik, hubungan antarnegara, hingga bahasa dalam teks keputusan. Mengubah kompleksitas tersebut menjadi sebuah pengalaman belajar yang interaktif membutuhkan proses desain yang tidak sederhana.
Namun, justru proses tersebut menjadi salah satu bagian yang paling berkesan bagi kami.
Sebagai penyelenggara, kami pun merasa belajar sebanyak para peserta. Setiap diskusi, argumentasi, dan dinamika selama simulasi memberikan perspektif baru mengenai bagaimana ilmu pengetahuan, kepentingan nasional, dan diplomasi saling berinteraksi dalam pengelolaan sumber daya laut.
Membangun Kapasitas Diplomasi Tuna Indonesia untuk Masa Depan
Penguatan tata kelola perikanan tidak hanya dilakukan melalui penelitian, pengumpulan data, atau penyusunan kebijakan. Sama pentingnya adalah membangun kapasitas manusia yang mampu menerjemahkan pengetahuan tersebut ke dalam proses pengambilan keputusan dan negosiasi di tingkat internasional.
Karena itu, penguatan Diplomasi Tuna Indonesia perlu menjadi proses jangka panjang.
Indonesia membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia yang mampu memahami hubungan antara ilmu pengetahuan, kebijakan nasional, hukum internasional, dan diplomasi. Pada saat yang sama, kapasitas tersebut perlu dibangun melalui ruang belajar yang memungkinkan pemerintah, akademisi, peneliti, masyarakat sipil, dan praktisi untuk bertukar pengalaman dan perspektif.
Lokakarya ini menjadi salah satu ruang tersebut.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan para praktisi, diharapkan semakin banyak generasi profesional Indonesia yang siap berkontribusi dalam forum-forum internasional dan memperjuangkan kepentingan nasional dengan landasan ilmiah yang kuat.
Pada akhirnya, Diplomasi Tuna Indonesia bukan hanya tentang kemampuan berbicara di meja perundingan. Diplomasi juga tentang kemampuan memahami berbagai perspektif, membangun kepercayaan, menemukan titik temu, dan mengubah perbedaan kepentingan menjadi kesepakatan yang dapat mendukung pengelolaan tuna yang berkelanjutan.
Dan untuk mencapai hal tersebut, investasi pada pengetahuan, kapasitas manusia, dan kolaborasi sama pentingnya dengan investasi pada data dan kebijakan.
Leave a Reply