Sesi berbagi Jejaring FIP Indonesia perdana kali ini, menghadirkan Bramastrha Artha Putra (PT. Sekar Laut Tbk.) sebagai narasumber, dimoderatori oleh Ledhyane Ika Harlyan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Diskusi ini menyoroti perjalanan Fishery Improvement Project (FIP) pada komoditas udang yang menjadi bahan baku industri kerupuk. Sebuah studi kasus penting tentang bagaimana dorongan pasar global dapat memicu perubahan tata kelola di tingkat lokal. Lalu menjadi penting bagaimana dukungan pemerintah sebagai bentuk komitmen pengelola perikanan atas program perbaikan perikanan (FIP) terutama dalam hal ini perikanan udang di Kalimantan Selatan.
Dari Tekanan Pasar Menuju Transformasi
Perjalanan FIP yang dijalankan oleh PT Sekar Laut Tbk (SKL) dimulai pada 2017 ketika buyer internasional mensyaratkan sertifikasi eco-label dari Marine Stewardship Council (MSC). Permintaan ini menjadi titik balik: keberlanjutan bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan strategis untuk menjaga akses pasar.
Langkah awal dilakukan melalui pendampingan NGO. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan data dan tuntutan standar, perusahaan mulai membangun kapasitas internal dengan merekrut enumerator untuk memperkuat sistem pengumpulan data perikanan. Ini menunjukkan pergeseran penting, dari ketergantungan eksternal menuju penguatan sistem internal berbasis data.
Tantangan Geografis dan Kelembagaan
Implementasi FIP di Kalimantan Selatan, khususnya wilayah Kotabaru, menghadapi tantangan nyata: keterbatasan transportasi, komunikasi, dan aksesibilitas. Kondisi geografis ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan bukan hanya isu teknis, tetapi juga persoalan infrastruktur dan konektivitas.
Pandemi Covid-19 semakin memperlambat progres, dengan vakumnya aktivitas selama hampir dua tahun. Momentum perbaikan yang sudah dibangun pun harus kembali dirajut ulang.
Dari sisi tata kelola, pertemuan stakeholder telah dilakukan beberapa kali untuk membangun kolaborasi dan menyelaraskan persepsi. Pemenuhan prinsip P1 (status stok) dan P2 (dampak ekosistem) menunjukkan progres positif. Namun, data yang telah dikumpulkan masih membutuhkan validasi dan tindak lanjut dari pemerintah daerah dari sisi kebijakan.
Saat ini, inisiatif pembentukan kelompok kerja (pokja) dan penyusunan rencana aksi pengelolaan perikanan udang sedang berlangsung di Kalimantan Selatan. Meski begitu, peresmian kelembagaan formal masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Konsolidasi Industri: Lahirnya PKUBI
Salah satu capaian penting dari proses ini adalah terbentuknya perkumpulan PKUBI (Pengusaha Kerupuk Udang Berkelanjutan Indonesia) sebagai wadah kolaborasi industri.
Tiga perusahaan yang tergabung dalam PKUBI yaitu:
- PT Casanatama Naturindo
- PT Sekar Laut Tbk.
- PT Karya Kencana
Pembentukan organisasi ini menjadi sinyal kuat bahwa industri tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Konsolidasi memungkinkan pembagian biaya, data, pembelajaran, serta advokasi kebijakan secara kolektif.
Pembelajaran Strategis
Dari diskusi Jejaring FIP Indonesia ini, terdapat beberapa pembelajaran penting:
- Penting bagaimana dukungan pemerintah sbg bentuk komitmen pengelola perikanan atas program perbaikan perikanan (FIP).
- Market-driven sustainability efektif sebagai pemicu perubahan, namun keberlanjutan jangka panjang membutuhkan dukungan kebijakan dan kelembagaan lokal.
- Data adalah fondasi utama FIP. Tanpa sistem pengumpulan dan validasi data yang kuat, sulit memenuhi standar internasional dan perlu didukung dengan tata kelola dan kebijakan dari pemerintah yang sesuai.
- Kolaborasi multipihak adalah kunci, tetapi membutuhkan komitmen jangka panjang dan fasilitasi yang konsisten.
- Kehadiran NGO sebagai pengawal independen masih krusial, terutama di wilayah dengan kapasitas tata kelola yang terbatas. Minimnya mitra pendamping di Kalimantan Selatan menjadi tantangan tersendiri.
Menatap Ke Depan dalam Jejaring FIP Indonesia
FIP bukan proses instan. Ia adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran, adaptasi, dan komitmen bersama. Inisiatif seperti PKUBI menunjukkan bahwa sektor swasta memiliki peran strategis dalam mendorong perikanan yang lebih bertanggung jawab.
Ke depan, penguatan sinergi antara industri, pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi pendamping akan menentukan apakah upaya ini dapat bertransformasi dari sekadar memenuhi tuntutan pasar menjadi model tata kelola perikanan udang yang benar-benar berkelanjutan. Melalui Jejaring FIP Indonesia ini setiap pelaku FIP dari berbagai sektor dapat saling berbagi dan membuka ruang untuk kolaborasi satu sama lain.
Leave a Reply